We Are in

Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Berdimensi Hak Asasi Manusia

IDR Rp.33.000,-
Judul Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Berdimensi Hak Asasi Manusia
Ukuran Buku A5
Tebal xi + 100 halaman
Penulis Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M
Stok POD (Print On Demand)

Detail Buku:

Judul               : Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Berdimensi Hak Asasi Manusia
Pengarang      : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M
Ukuran           : A5
Tebal              : ix + 100 halaman
Harga             : 33.000

PEMESANAN :
Ketik: PPHAM-Cekli # NAMA LENGKAP # ALAMAT LENGKAP # JUMLAH # NO TELP
Kirim ke : 085103414877 / 0341-2414877

Sinopsis :

Problematika pembentukan produk hukum khususnya Perdaturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepentingan publik saat ini memiliki kecenderungan yang sama, yaitu disharmonis atau mengandung materi muatan yang bertentangan dengan produk hukum di tingkat atasnya, kurang memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, adanya norma-norma hukum yang multitafsir. Sedangkan problematika perda dari aspek formil yaitu proses pembentukannya kurang membuka ruang dialog dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat.

Dasar hukum pembentukan Perda selain di diatur melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti dari UU Nomor 10 Tahun 2004, juga diperinci kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Model pendekatan yang diperkenalkan dalam buku ini adalah pendekatan ROCCIPI plus RHR-RHR (Responsive, Harmony Regulation and Respect to Human Rights). Model pendekatan ROCCIPI plus double RHR ditawarkan sebagai alternatif metode penyusunan Perda khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan partisipasi publik, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (responsive), menjaga harmonisasi regulasi sesuai sistem hirarki peraturan perundang-undangan (harmony regulation) serta menjunjung tinggi norma-norma dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (respect to human rights). Harapannya Perda yang dihasilkan benar-benar mampu memecahkan persoalan publik, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat atas serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Buku ini sangat tepat dimiliki oleh para lokal legislator, SKPD,  LSM, para mahasiswa hukum, pengajar legislatif drafting, dsb, sebagai sumber rujukan, acuan dalam merancang dan menyusun Peraturan Daerah yang berkualitas dan berdimensi HAM.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Berdimensi Hak Asasi Manusia"

Posting Komentar